Di Inggris Para Dokter Prihatin Tentang Aborsi Sebagai Akibat dari Layanan Pil Per Pos

London, aquilanews.id – Mayoritas dokter prihatin tentang kemungkinan pemaksaan dan aborsi yang terjadi melewati batas legal sebagai akibat dari layanan pil per pos. Peraturan dilonggarkan oleh Pemerintah setelah dimulainya pandemi sehingga, setelah konsultasi elektronik, perempuan dapat menerima pil aborsi yang dikirimkan kepada mereka melalui pos oleh penyedia aborsi hingga usia kehamilan 10 minggu.

Pemerintah sedang berkonsultasi tentang apakah akan membuat perubahan permanen, tetapi aktivis pro-kehidupan memperingatkan bahwa kurangnya pengawasan medis menempatkan wanita pada risiko yang tidak perlu, dan tanggal kehamilan tidak dapat diverifikasi. Kekhawatiran mereka tentang layanan pil-demi-pos sekarang didukung oleh jajak pendapat Savanta ComRes baru dari 1.000 dokter Inggris, yang dilakukan atas nama Society for the Protection of Unborn Children (SPUC) dan Christian Concern.

Ini menunjukkan bahwa 86% dokter prihatin tentang risiko perempuan dipaksa melakukan aborsi dan potensi aborsi medis melewati batas legal sepuluh minggu setelah kehamilan. Lebih dari delapan dari sepuluh dokter (87%) khawatir tentang wanita yang berisiko melakukan aborsi yang tidak diinginkan akibat kekerasan dalam rumah tangga di mana dokter tidak dapat menemui wanita hamil secara langsung.

Tiga perempat (74%) dari dokter yang disurvei prihatin tentang kesusahan yang ditimbulkan pada perempuan dengan membuang sendiri kehamilan yang telah diakhiri, baik ke toilet atau pembalut wanita. Delapan dari sepuluh dokter (82%) khawatir pil aborsi dapat diperoleh secara tidak benar untuk orang lain yang memiliki janji aborsi telemedicine di mana dokter belum melihat wanita tersebut secara langsung.

Mengomentari temuan jajak pendapat, Dr Gregory Gardner, GP dan dosen klinis kehormatan di Universitas Birmingham, mengatakan: “Baru-baru ini menemukan kasus penipuan identitas pasien, jajak pendapat ini mencerminkan keprihatinan yang signifikan di antara dokter umum tentang kerentanan wanita yang mencari nasihat aborsi oleh telemedicine.

“Potensi pemaksaan dan kesalahan medis adalah nyata, dan diakui dengan baik dalam jajak pendapat oleh sebagian besar dokter umum.” Dengan klinik aborsi dibuka kembali dalam penutupan saat ini, SPUC dan Christian Concern mempertanyakan mengapa layanan pil demi pos tetap beroperasi.

Andrea Williams, kepala eksekutif Christian Concern, mengatakan: “Angka-angka ini menunjukkan dengan jelas bahwa para profesional medis yang bekerja di garis depan sangat prihatin tentang keselamatan wanita hamil. “Royal College of Obstetricians and Gynecologists dan penyedia aborsi telah secara sinis terjun ke dalam krisis kesehatan masyarakat untuk mendorong ideologi pro-pilihan radikal mereka dengan mengorbankan perempuan.

Kebijakan aborsi DIY secara meyakinkan telah terbukti membawa risiko yang persis seperti yang dikatakan Lord Bethell kepada Parlemen ketika berjanji untuk tidak memberlakukan kebijakan tersebut kurang dari setahun yang lalu. “Kami juga telah menunjukkan bahwa lubang dalam data pelaporan telah menyebabkan jumlah komplikasi yang kurang dilaporkan.”  Anggota parlemen dan pemerintah perlu mendengarkan dokter dan berhenti mempercayai semua yang dikatakan idealis dalam industri aborsi kepada mereka.

John Deighan, Wakil CEO SPUC, mengatakan: “Hasil ini adalah dakwaan yang menghancurkan dari kebijakan yang terburu-buru dan dipikirkan dengan buruk. Departemen Kesehatan jelas dan sama sekali tidak berhubungan dengan pendapat dokter tentang masalah ini. Kebijakan sembrono ini harus akhir. “Risiko pemaksaan sudah jelas, begitu pula implikasi kesehatan mental bagi wanita karena harus membuang sendiri kehamilan yang diakhiri.

“Meskipun kekerasan dalam rumah tangga meningkat selama penguncian Covid-19, pemerintah telah memilih untuk membiarkan perempuan melakukan aborsi di DIY, tanpa perlindungan untuk melindungi mereka dari paksaan atau pelecehan. “Kenyataan yang menyedihkan adalah bahwa lebih banyak wanita, kemungkinan besar, sekarang akan dipaksa melakukan aborsi dari pasangan yang melakukan kekerasan.” [ChristianToday/TerangIndonesia].